IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PENGUKURAN DAN ANALISA TUNJANGAN APARATUR SIPIL (SIPANTAS) DALAM PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN GRESIK JAWA TIMUR - Sri Indrawati; Djoko Widodo; Radjikan Radjikan (PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469), 2023)
Pemerintahan Kabupaten Gresik memeliki komitmen yang besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu komitmen Kabupaten Gresik dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yakni dengan menerapkan sistem pengukuran prestasi kerja terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dinamakan dengan SIPANTAS. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada, Pertama, Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pengukuran dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil (SIPANTAS) dalam Pengukuran Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik. Kedus, Kendala Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pengukuran dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil (SIPANTAS) dalam Pengukuran Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan Teknik analisis data yaitu: 1. Reduksi Data, 2. Penyajian Data, 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, Pelaksanaan Sipantas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik sudah efektif dalam pengukuran kinerja pegawai. Kedua, ditemukan beberapa kendala dalam implementasi kebijakan Sipantas ini yaitu Beberapa pegawai lansia yang sulit memahami dalam penerapan aplikasi Sipantas dan Server yang seringkali ngedown