EFEKTIVITAS PASAL 111 AYAT (4) DAN AYAT (5) PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 YANG MENGATUR ATAS PENDAFTARAN PERALIHAN HAK KARENA PEWARISAN - Riko Ardianto (International Significance of Notary, 2021)
Terdapat dugaan tidak efektifnya suatu pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Malang, terkait Pasal 111 ayat (4) dan ayat (5) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran peralihan hak karena pewarisan. Ayat (4) dan ayat (5) dari Pasal 111 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tersebut, mengatur mengenai lampiran akta dan proses tahapan yang harus dilalui oleh para pemohon yang berkepentingan pada saat melakukan permohonan peralihan hak karena pewarisan yang sesuai dengan kesepakatan para ahli waris.Guna menjawab dugaan tersebut, maka penelitian pada tesis ini dilakukan melalui suatu jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan sumber data yang digunakan, merujuk pada data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, serta sumber data sekunder yang terdiri baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kesemua data primer tersebut akan disusun secara sistematis serta dianalisis guna mendapatkan suatu hasil kesimpulan.Dari hasil analisis data primer yang didapatkan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, di Kabupaten Malang pelaksanaan atas Pasal 111 ayat (4) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sudah berjalan dengan efektif, sedangkan pelaksanaan Pasal 111 ayat (5) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tidak berjalan dengan efektif, yang disebabkan oleh adanya suatu kebijakan atas arahan suatu proses tahapan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pendaftaran tanah.Untuk itu sekiranya diperlukan suatu upaya-upaya alternatif yang harus segera dilakukan oleh semua pemangku kepentingan khususnya Notaris, agar pelaksanaan atas pendaftaran hak karena pewarisan di Kabupaten Malang dan di seluruh wilayah Indonesia, dapat sepenuhnya berjalan dengan efektif. Kata Kunci: Akta Pembagian Waris, APHW, AP2HP, APHB, Pendaftaran Hak Karena Pewarisan   In Malang Regency, there is a presumption that the application of the regulation in relation to Article 111 paragraphs (4) and (5) PMNA/KBPN No. 3 Year 1997 as an implementation of Article 42 of the Government Regulation No. 24 Year 1997 which regulates the registration of a transfer of right due to inheritance is not effectively carried out. Paragraph (4) and paragraph (5) of Article 111 PMNA/KBPN No. 3 Year 1998 regulates the attachment of a deed and the process of phases that must be passed by the interested applicant when making an application for transfer of rights due to inheritance based on the agreement of the heirs.In answering the above presumption, a research for this thesis must be undertaken through a type of juridical empirical research with a sociological juridical approach and the results of interviews and documentation as well as secondary data sources comprising of primary and secondary legal materials, which all primary data will be arranged systematically and analyzed to get to the conclusion.From the outcome of the primary data analyzes, a conclusion can be obtained that in Malang Regency the application of Article 111 paragraph (4) PMNA/KBPN No. 3 Year 1997 is effectively done, but on the other hand the application of Article 111 paragraph (5) PMNA/KBPN No. 3 Year 1997 it is not effectively done, due to the existence of a policy on the direction of a phased process being carried out by the Malang Regency Land Office as the party authorized to do the land registration.  An alternative efforts must be done immediately by all stakeholders especially the notaries, to make the implementation on registration of land due to inheritance in Malang Regeny as well as in all Indonesian territories, could done effectively. Keywords: Deed of Inheritance Distribution, APHW, AP2HP, APHB, Registration Right Due To Inheritance