PENGATURAN PENGECEKAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH: Belum Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia - Warsito, Lilik (JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), 2020)
Ketentuan pengecekan sertipikat hak atas tanah diatur dalam PP No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berikut peraturan pelaksananya yaitu PMNA/KBPN No. 3 Th. 1997. Dari ketentuan tersebut pemegang sertipikat hak atas tanah (pemilik tanah) tidak dapat mengajukan permohonan untuk pengecekan sertipikatnya.Oleh karena itu ketentuan pengecekan sertipikat hak atas tanah belum mencerminkan pengakuan atas hak asasi manusia kepada pemegang sertipikat (pemilik tanah). Pengecekan sertipikat hak atas tanah diatur dalam pasal 39 ayat (1) PP No. 24 Th. 1997 juncto pasal 97 PMNA/KBPN No. 3 Th. 1997 yakni yang dapat (bahkan wajib) mengajukan pengecekan sertipikat adalah PPAT dan PPAT tidak diperbolehkan membuatkan akta perbuatan hukum pemindahan hak apabila sertipikatnya belum dilakukan pengecekan. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui konstruksi pengaturan pengecekan sertipikat hak atas tanah; (2) untuk mengajukanÂ  rekonstruksi pengaturan pengecekan sertipikat hak atas tanah yang berbasisÂ  pada hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1)mengetahui ketentuan hukum yang mengatur perihal pengecekan sertipikat hak atas tanah yakni pasal 97PMNA/KBPN No. 3 Th. 1997, berikut kelemahan-kelemahannya; (2) merekomendasikan untuk melakukan rekonstruksiatas pasal 97 PMNA/KBPN No. 3 Th. 1997 tersebut agar dapat mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pengakuan hak asasi manusia, dimana pengecekan sertipikat hak atas tanah selain dapat diajukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, juga dapat diajukan sendiri oleh pemegang sertipikat hak atas tanah (pemilik tanah)