Tinjauan Peraturan Undang-Undang Terhadap Pelayanan Kebutuhan Sarana Khusus Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Disabilitas - Muhammad Naufa Fadli Muna; Mitro Subroto (Rampai Jurnal Hukum (RJH), 2022)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelayanan kebutuhan sarana khusus bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kendal. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa sarana bagi penyandang disabilitas adalah kursi roda, krek/tongkat ketiak, dan jalur khusus disabilitas. Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas Lapas Kelas II A Kendal diketahui bahwa sarana yang disedikan di Lapas Kelas II A Kendal untuk narapidana penyandang disabilitas masih belum lengkap sehingga masih belum optimal dalam penyediaan dan perawatan sarana khusus penyandang disabilitas. Jumlah SDM petugas yang menangani penyandang disabilitas di Lapas Kelas II A Kendal juga masih kurang seperti petugas yang mengajar huruf braille.