PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS PENGEMUDI SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - RIZANA (ANDREW Law Journal, 2023)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur standar berlalu lintas yang wajib dipatuhi oleh pengemudi. Namun, salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi sepeda motor. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan oleh POLRI. Sanksi bagi pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 287, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 297 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda.