Jawara Dalam Perubahan Sosial Di Masyarakat Banten - Athoullah Salim (DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal), 2020)
Jawara merupakan bagian dari struktur sosial yang ada di masyarakat Banten yang selalu mengabdi pada masyarakat Banten, karena di bangun untuk membela akan nilai kebenaran dan keadilan, karena dalam struktur sosial yang ada di masyarakat Banten sebelum di obrak-abrik oleh penjajah adalah: (1). Ulama yang mempunyai peran menjaga kewibawaan Agama (Islam) dan menjadi rujukan bagi semua masyarakat di dalam mengisi tataran kehidupannya, (2). Umaro yang mempunyai peran untuk menjalankan pemerintahan Banten termasuk di dalamnya adalah Sulthan, para santri/golongan terdidik yang kalau di manifestasikan pada saat sekarang ini adalah masyarakat terpelajar, abdi Negara dan sebagainya, (3). Jawara masyarakat Banten yang pernah nyantri pada Ulama dan mempunyai kelebihan (supernatural/metafisika) yang akan mengayomi masyarakat lemah dan membela kepentingan agama dan keadilan masyarakat Banten. Namun, struktur sosial tersebut berubah setelah alih kepemimpinan (masa penjajahan) dari kesulthanan ke kolonial Belanda. Bangsa belanda mengubah seenaknya struktur sosial dari Ulama-Umaro-Jawara yang menjadi Jawara-Umaro-Ulama akibat politik etisnya yang di terapkan pada warga Pribumi yang mendarah daging sampai sekarang. Pada saat sekarang ini Jawara berjuang untuk negara dengan doktrin "bela diri, bela Bangsa, bela Negara", perilaku politik mereka tidak lepas dari kepentingan ekonomi. Ini terlihat dari makna bela diri yang difahami sebagai "jihad untuk mengejar kepentingan materi". Dengan demikian nilai (value) yang mereka kejar sebenamya adalah kepentingan ekonomi. Untuk kepentingan ekonomi itu, mereka berusaha mempertahankan legitimasi kepemimpinan mereka yang diperoleh dari budaya lokal. Karena sumber legitimasi kepemimpinannya berasal dari budaya lokal, maka tipe kepemimpinan mereka bisa digolongkan kepada tipe otoritas tradisional. Adanya otoritas tradisionalnya itu menjadi semakin kuat karena mereka mampu menguasai lembaga-lembaga strategis di bidang ekonomi dan politik, seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah, Kadin Daerah dan lain sebagainya (ekonomi) dan wakil gubernur, walikota, lurah (politik), serta beberapa organisasi kepentingan lainnya. Dengan penguasaan tersebut perilaku politik jawara akhirnya mendapat legitimasi struktural.