Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal DiIndonesia - Taufik Jamal; Abdul Halim; Nurjaya Nurjaya (Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2021)
Abstract: This study aims to determine and analyze the status of children born frommixed marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, asamended by Number 16 of 2019 concerning Marriage and legal protection forchildren born of mixed marriages who are domiciled in Indonesia. Theresearch method is the normative method. The types and sources of dataused are primary, secondary and tertiary data with data collection techniques,namely library research. The results show that children born from mixedmarriages get guaranteed legal certainty according to Law Number 12 of 2006Article 4 letters c and d concerning Citizenship of the Republic of Indonesia,children from mixed marriages have dual citizenship up to 18 years of age orare married within a maximum of three years and children born in mixedmarriages also get protection as children in general are contained in LawNumber 23 of 2002 concerning Child Protection. The status of children inmixed marriages based on law number 1 of 1974 in conjunction with lawnumber 16 of 2019 concerning mixed marriages has not been specificallyregulated so that the government should make special regulations regardingthe status of children in mixed marriages so that children do not feel thelimitations of their rights As well as regarding the legal protection of childrenborn from mixed marriages, it is only regulated in Law No. 23 of 2002concerning Child Protection and Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship.mixed marriage Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status anak yanglahir dari perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16Tahun 2019 tentang Perkawinan serta perlindungan hukum bagi anak yanglahir dari perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakan adalah metode normatif. Jenis dan sumber datayang digunakan adalah data primer, data sekunder dan tersier dengan teknikpengumpulan data yaitu penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak yang di lahirkan dari perkawinan campuran mendapatkanjaminan kepastian hukum menurut Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak dariperkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga di anakberusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun sertaAnak yang lahir perkawinan campuran juga mendapatkan perlindungansebagaimana anak pada umumnya yang di muat dalam Undang -undangnomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Status anak dalamperkawinan campuran berdasarkan undang- undang nomer 1 tahun 1974 Joundang – undang nomer 16 tahun 2019 tentang perkawinan campuran belumdiatur secara khusus sehingga pemerintah harusnya membuat peraturankhusus mengenai status anak dalam perkawinan campuran agar anak tidakmerasakan adanya keterbatasan akan haknya.serta mengenai perlindunganhukum anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya diatur dalamundang-undang nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak danundang-undang nomer 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.Dengandemikian pemerintah harusnya membuat secara khusus peraruranperlindungan anak bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran