Analisis Politik Hukum Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Maraknya Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan - Budi Sulistiyono; Aris Prio Agus Santoso (Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan maraknya kecelakaan akibat kerusakan jalan di Indonesia. Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum utama yang mengatur peraturan lalu lintas dan angkutan jalan di negara ini. Namun, meskipun ada peraturan yang jelas, masih terjadi banyak kecelakaan akibat kerusakan jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis politik hukum, yang melibatkan penelusuran dan pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi terkait Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 serta data kecelakaan akibat kerusakan jalan yang terjadi di Indonesia. Analisis politik hukum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek politik, sosial, dan hukum yang terkait dengan implementasi undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran aturan lalu lintas dan kerusakan jalan. Kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki atau tidak mendapatkan perawatan yang memadai dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kurangnya pemeliharaan dan pengawasan jalan juga dapat memberikan kontribusi terhadap terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya dalam praktik. Dalam penelitian ini, diusulkan beberapa rekomendasi kebijakan guna meningkatkan implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan kerusakan jalan. Rekomendasi tersebut mencakup perbaikan sistem pemeliharaan jalan yang lebih efektif, peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap keadaan jalan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran aturan lalu lintas.