PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN HASIL BELAJAR BERBASIS TAKSONOMI BLOOM - Syaiful Rohman (AL - IBRAH, 2023)
Pendidikan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yang menjadikan pendidikan sebagai faktor penting dalam pembentukan dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. Fungsi pendidikan nasional, seperti yang diatur dalam undang-undang, mencakup pengembangan kemampuan, pembentukan karakter, dan peradaban bangsa. Standar Nasional Pendidikan, termasuk Standar Penilaian, diatur untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan yang bermutu. Pemerintah merumuskan Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mencapai mutu pendidikan nasional. Salah satu standar adalah Standar Penilaian, yang bertujuan memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penilaian peserta didik yang profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Namun, di tengah kondisi riil sekolah, terdapat kendala dalam proses penilaian. Guru menganggapnya terlalu rumit dan terfokus pada kompetensi pengetahuan saja. Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah-langkah perbaikan kualitas belajar harus mempertimbangkan semua komponen yang saling berhubungan dalam dunia pendidikan. Selain itu, potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan melibatkan pengembangan instrumen penilaian berbasis taksonomi Bloom revisi. Dalam konteks ini, penelitian tentang "Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil Belajar Berbasis Taksonomi Bloom di MI Raudlatul Mubtadiin Ketapang Sampang" menjadi relevan. Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan guru dalam proses penilaian, dengan fokus pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan ranah penilaian Bloom. Mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai dengan taksonomi Bloom revisi akan membantu mengukur berbagai aspek kompetensi peserta didik secara holistik. Langkah-langkah ini penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, serta untuk memastikan kualitas pembelajaran yang berkualitas.