Mekanisme Pembulatan Harga Dan Penimbangan Barang, Jasa Pada PT Jalur Nugraha Ekakurir Di Kantor Cabang Baruga Kota Kendari Persfektif Hukum Islam (Fawaid : Sharia Economic Law Review, 2021)
Artikel ini membahas tentang sistem pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan harga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari informan penelitian sedangkan data skunder bersumber dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan data tersebut dinarasikan dan ditarik kesimpulan. Informan penelitian adalah pihak pengelolah dan konsumen Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembulatan antara pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan konsumen termasuk dalam kategori Muamalah Madiyah “sewa menyewa” sehingga kesepakatan akad yang terjalin antara kedua belah pihak menggunakan pendekatan upah. Mekanisme pembulatan harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga menggunakan 2 (dua) sistem perhitungan tarif, yakni: 1) Perhitungan sistem progresif (Berat), 2) Perhitungan berdasarkan volumetrik (Volume). Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan harga yang dilakukan oleh Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga sesuai dengan hukum Islam karena ada kesepakatan bersama antara pemilik dan konsumen. Namun dalam teknis pelaksanaannya terkesan mekanisme tersebut lebih berpihak pada pemilik karena mengambil keuntungan dari proses pembulatan tersebut dan cenderung merugikan konsumen sehingga mekanisme tersebut tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah karena ada ketidakpuasan dari konsumen.