T TANTANGAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DASAR INKLUSI DI KABUPATEN BANYUMAS - Muslih Faozanudin; Lilis Sulistiani (INDOPEDIA (Jurnal Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan), 2023)
Pendidikan inklusi sebagai sebuah progam dan kebijakan menuntut adanya komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan, khsusunya Pemerintah. Kebijakan tersebut seharusnya terus bergulir seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dalam bidang Pendidikan khusus. Keberadaan sekolah inklusi merupakan upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan khususunya kepada anak-anak penyandang disabilitas, hanya saja tingkat ABK yang masih mampu untuk diterima adalah yang ringan. Pencanangan Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Pendidikan inklusi pada sekolah inklusi merupakan upaya untuk memenuhi tuntutan dan tugas tersebut, namun demikian pelaksanaanya belum mampu memenuhi apa yang diharapkan masyarakat dari sebanyak ratusan jumlah sekolah yang dinyatakan siap menyelenggaran Sekolah inklusi dalam realitasnya hanya ada beberapa Sekolah saja yang secara konsisten menerima siswa ABK. Sedangkan selebihnya tidak secara keberlanjutan menerima dan menyelenggarakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang ditujukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai permsalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Sekolah inklusi di kabupaten Banyumas. Penelitian menyimpulkan bahwa, paling tidak terdapat empat tantangan yang harus dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusi, yaitu; adanya keberagaman siswa ABK yang harus ditangani; keterbatasan sumber daya manusia terutama guru pendamping khusus (GPK);  Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran Inklusi dan  perlunya inovasi dan modifikasi kurikulum. Kondisi siswa ABK yang bermacam-macam kemampuannya menuntut adanya perlakuan khusus yang tidak serta merta disamakan dengan siswa regular.