FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI VASEKTOMI (MOP) DI KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH - SRI NOWO RETNO (Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai, 2011)
Peningkatan partisipasi pria dalam keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) merupakan salah satu iisue penting dalam kesehatan reproduksi. Partisipasi pria dalam KB dan KR di Indonesia masih di ukur melalui kesertaannya dalam ber KB yang saat ini kurang dari 5 persen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor  yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi vasektomi di Kec.Punggur Lampung Tengah.Rencana penelitian adalah analitik kuantitatif metode case control dengan akseptor vasektomi/ MOP sebanyak 186  responden. Besar sampel pada kelompok kasus dan kontrol masing-masing berjumlah 78 orang (besarnya sama dengan sampel kasus).Hasil uji statistik ada hubungan pengetahuan dengan penggunaan MOP diperoleh nilai p value 0,000 (p value α 0,005) dan nilai OR 13,6. Ada hubungan umur dengan penggunaan MOP diperoleh nilai p value 0,000 ( pα 0,05) dan nilai OR 45,57. Tidak ada hubungan pendidikan dengan penggunaan MOP diperoleh nilai p value 0,211 ( p α 0,05). Ada hubungan jumlah anak dengan penggunaan MOP diperoleh nilai p value 0,000 ( pα 0,05) dan nilai OR 83,3. Ada hubungan tempat pelayanan dengan penggunaan MOP diperoleh nilai p value 0,000 ( pα 0,05) dan nilai OR 71,8. Ada hubungan dukungan istri dengan penggunaan MOP diperoleh nilai p value 0,024 ( pα 0,05) dan nilai OR 20,3. Ada hubungan dukungan teman dengan penggunaan MOP diperoleh nilai p value 0,000 ( pα 0,05) dan nilai OR 21,43. Ada hubungan kebijakan dengan penggunaan MOP diperoleh nilai p value 0,000 ( pα 0,05) dan nilai OR 99,28.Kesimpulan variabel yang paling dominan terhadap penggunaan MOP adalah dukungan istri (OR=9,792), berarti suami yang menggunakan alat kontrasepsi vasektomi/MOP mempunyai peluang 9,792 kali untuk menggunakan alat kontrasepsi dibanding suami yang tidak mendapat dukungan istri, setelah dikontrol oleh variabel akses pelayanan dan kebijakan pemerintah.