PENGELOLAAN BANJIR DI KOTA SAMARINDA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SUMUR BIOPORI - Dewi Sartika (Jurnal Kebijakan Pembangunan, 2019)
Flood handling is generally carried out by the government by the regional government, so that budgeting is only based on government work, even though the principles of Good Governance regulate governance that can be built with the cooperation that does not involve the Government, the private sector and the community. This study analyzes how to deal with flooding problems in City of Samarinda with the help of community empowerment, through the construction of biopori hole infiltration wells. The research uses a qualitative descriptive method with an analysis of secondary data from the results of previous studies. The study concludes that flood management can be done based on community empowerment through biopori infiltration wells, which allows for three dimensions of empowerment that is enabling (capacity building), namely by educating the public, empowering by optimizing the role of the community and community organizations, and protecting policies and technical instructions for making biopori infiltration wells that can be integrated as technical requirements in building a building. Abstrak Penanganan banjir perkotaan umumnya dilakukan dengan pendekatan teknikal oleh pemerintah setempat, sehingga beban permasalahan perkotaan tersebut hanya bertumpu pada kerja pemerintah saja.. Dalam prinsip Good Governance dinyatakan bahwa tata kelola pemerintahan dapat terbangun dengan kolaborasi unsur Pemerintah, swasta dan partisipasi publik. Studi ini menganalisis bagaimana pengelolaan permasalahan banjir di Kota Samarinda dengan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat, melalui inovasi pembuatan sumur resapan dan lubang biopori. Metode kajian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisa terhadap data sekunder dari hasil penelitian terdahulu. Hasil studi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan banjir dapat dilakukan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui sumur resapan biopori, dimana mengacu pada tiga dimensi pemberdayaan, yakni enabling (capacity building), dengan mengedukasi masyarakat, empowering dengan mengoptimalisasi peran komunitas dan organisasi masyarakat sipil, serta protecting/ maintaining melalui kebijakan dan petunjuk teknis pembuatan sumur resapan biopori yang dapat diintegrasikan sebagai persyaratan teknis dalam mendirikan suatu bangunan (IMB). Kata Kunci: Kebijakan Publik, Banjir, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan yang Baik, Sumur Biopori