Intervensi Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Inovasi Perdesaan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan - Adi Suhendra; Imam Radianto Anwar Setiaputra (Jurnal Kebijakan Pembangunan, 2019)
This research is motivated by the existence of a new paradigm in local government services. The old paradigm, service in the area, the Apparatus still positions itself not as a public servant but someone who has to wait. The new paradigm encourages the citizen to demand innovative public services to be implemented. This research aims to increase community empowerment in villages by policy and technology intervention. This study uses a qualitative method. Data collection is done by using data triangulation. Researchers involved observations (participation observation), by conducting interviews and collecting data in the form of written documents, images and archives. While processing data is done by data reduction process. The results obtained in this study are the District Government of Hulu Sungai Selatan conducted several social interventions to increase community empowerment at the village level. Social intervention in this context is the village community directed at the renewal of river fish farming and Balanting Paring tourism (bamboo rafting tourism). The effort to change the planning process towards individuals, groups, or communities that approve the change by using innovative policies and support from technological innovation. Hulu Sungai Selatan Regency makes the Regulation No. 17/2005 concerning Protection of Fish Resources and Prohibition of Fishing with Stun and Putas Devices and to form a Community Monitoring Group (Pokmas) to help increase the river flow from illegal fishing and support the search technology of Pandu to make tourism services more organized , easier and faster. Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradigma baru dalam pelayanan pemerintahan daerah. Paradigma lama pelayanan di daerah, aparatur masih memposisikan diri bukan sebagai pelayan publik tetapi seseorang yang harus dilayani. Paradigma baru menyebabkan masyarakat menuntut pelayanan di daerah dapat dilakukan secara inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa dengan melakukan intervensi kebijakan dan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan trianggulasi data. Peneliti melakukan observasi terlibat (participant obervation), dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data berupa dokumen tertulis, gambar dan arsip. Sedangkan pengolahan data dianalisis dengan melakukan reduksi data. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan beberapa intervensi sosial untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa. Intervensi sosial dalam konteks ini adalah masyarakat desa diarahkan pada penciptaan inovasi dalam menciptakan budidaya ikan sungai dan wisata Balanting Paring. Upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas mencakup pada perubahan dengan menggunakan kebijakan inovatif dan dukungan dari inovasi teknologi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas atau Sejenisnya, membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk membantu mengawasi sungai dari gangguan illegal fishing dan penciptaan inovasi teknologi Si Pandu Wisata yang menawarkan konsep mengubah sitem pelayanan pariwisata menjadi lebih terorganisir, lebih mudah dan lebih cepat.