Urgensi Kebijakan Menetapkan Kelembagaan Penelitian Dan Pengembangan di Daerah - Teguh Narutomo (Jurnal Kebijakan Pembangunan, 2017)
Charges against research-based policy has become a claim that is prevalent in hampi rsemua parts of the world, not least in Indonesia. But skill practice that applies particularly in almost all governance in the region are responsible for the spending policies in the region apparently still can not realize its full potential. In fact many are born without a policy based on research and not least the policy could tridak operations and should be revised or even withdrawn. The urgency to implement policies based on research and development is becoming increasingly important because of better demand field, theory and rules have been urged to be realized. This condition makes the importance of an institution that performs research and development functions in the region. This study uses qualitative research with case study approach. The results of this study conclude that the research and development function can not be ruled out and should be applied in the implementation of local government by establishing research and development institutions in the region. Abstrak Tuntutan terhadap kebijakan berbasis riset sudah menjadi tuntutan yang lazim di hampir semua belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Tetapi praktik yang berlaku khususnya di hampir semua penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran kebijakan di daerah ternyata masih belum bisa merealisasikannya secara maksimal. Pada kenyataannya banyak kebijakan yang lahir tanpa didasari oleh riset dan tidak sedikit kebijakan tersebut tidak bisa operasional serta harus direvisi atau bahkan dicabut kembali. Untuk itu urgensi menerapkan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan menjadi semakin penting karena baik tuntutan lapangan, teori maupun aturan udah mendesak untuk direalisasikan. Kondisi ini membuat pentingnya sebuah lembaga yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan sudah tidak bisa dikesampingkan dan harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan membentuk lembaga penelitian dan pengembangan di daerah.