UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 5 (5.3) - Yeni Herliana Yoshida; Junita Budi Rachman; Wawan Budi Darmawan (Aliansi, 2022)
Tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas sebagai upaya dari implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 5 (5.3) sebagai salah satu program pembangunan internasional PBB mengenai kasus pernikahan anak di Indonesia. Kasus pernikahan anak merupakan salah satu bagian dari kekerasan berbasis gender (KGB). Pernikahan anak termasuk perbuatan ilegal karena melanggar HAM, dan konvensi hak anak. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi program pembangunan internasional tersebut, berkomitmen untuk dapat menjalankan dan mengimplementasikan program-program SDGs khususnya pada tujuan 5 (5.3). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dan menggunakan perspektif pembangunan internasional dan Perspektif Feminis Dalam Perencanaan dan Pembangunan Gender sebagai alat analisis, serta yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Indonesia sebagai aktor utama dalam melaksanakan program SDGs tujuan 5 (5.3). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator pelaksanaannya yaitu, Indonesia telah melaksanakan dan mengimplementasikan SDGs tujuan 5 (5.3) dengan membuat program-program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan bekerjasma dengan badan-badan internasional seperti UNICEF dan UN Women. Serta keseriusan lainnya yaitu dengan merevisi Undang-Undang perkawinan dengan menaikan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk mengurangi kasus pernikahan anak di Indonesia.  This paper aims to look at effectiveness as an effort to implement Sustainable Development Goals (SDGs) goal 5 (5.3) as one of the UN's international development programs regarding child marriage cases in Indonesia. The case of child marriage is one part of gender-based violence (KGB). Child marriage is illegal because it violates human rights and conventions on the rights of children. Indonesia, as one of the countries that have ratified the international development program, is committed to being able to carry out and implement SDGs programs, especially on goal 5 (5.3). The method used is a qualitative method and uses an international development perspective and a Feminist Perspective in Gender Planning and Development as an analysis tool, and the object of this research is Indonesia as the main actor in implementing the SDGs program goal 5 (5.3). The results of this study indicate that the implementation indicator is that Indonesia has carried out and implemented SDGs goal 5 (5.3) by creating programs for gender equality and women's empowerment and child protection, in collaboration with international agencies such as UNICEF and UN Women. As well as other seriousness, namely by revising the Marriage Law by increasing the minimum age of marriage for men and women from 16 years to 19 years. This of course aims to reduce cases of child marriage in Indonesia.