Tindak Pidana yang Dilakukan Pengungsi Internasional di Indonesia - Ida Tutia Rakhmi; Mujibussalim Mujibussalim; Mahfud Mahfud (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2019)
Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 beserta Protokol 1967 tentang Pengungsi. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 juga tidak dijelaskan secara spesifik, mekanisme penegakan hukum terhadap pengungsi yang melakukan tindakan kriminalitas di negara transit. Pokok permasalahan artikel ini adalah aturan hukum dan metode penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengungsi Internasional di Indonesia, dan untuk mengetahui aturan hukum dan metode penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengungsi Internasional di Indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum dilandaskan pada teori kedaulatan dan juga yurisdiksi negara ketika memproses kasus pidana yang dilakukan pengungsi internasional, seperti yang disebutkan Pasal 2 Konvensi 1951, karena Indonesia sebagai anggota komunitas masyarakat internasional dan juga anggota PBB terikat dengan International Customary Law, yaitu prinsip non-refoulement. Penyelesaian kasus diselesaikan melalui jalur nonlitigasi, yaitu dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Criminal Actions was Conducted by Internasional Refugees in Indonesia Indonesia does not ratify the 1951 Refugee Convention and  Protocol 1967 Relating to The Status of Refugees. The 1951 Convention and the 1967 Protocol also not define specifically about law enforcement mechanisms against refugees who commit crimes in transit countries. Based on the above description, the main issue is what is the regulation and the method of arrangement to criminal acts who committed by refugees in Indonesia This study aims to find out and explain the regulation to criminal acts who committed by refugees in Indonesia. The research methods in this study were the juridical normative legal research method. The results of the research was based on the theory of sovereignty and the jurisdiction of the state and the non-refoulement and Article 2 Convention of the refugees. The settlement of cases in the Indonesian jurisdiction will conducted through the nonlitigation path, the way out-of-court dispute resolution.