Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (sebagai Negara Transit) menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 - Rosmawati Rosmawati (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2015)
ABSTRAK: Ada sekitar 13.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Indonesia belum menjadi peserta Konvensi 1951 yang terkait dengan Keadaan Pengungsi (Konvensi Pengungsi) atau Protokol 1967. Para pencari suaka dan pengungsi (dan orang yang tidak bernegara) di Indonesia mengalami kesulitan untuk tinggal di negara ini. Mereka tidak mempunyai izin bekerja, dan tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memperbolehkan para pengungsi dan pencari suaka tersebut untuk tinggal di Indonesia selama mereka memiliki dokumen-dokumen pendaftaran dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisaris Tinggi untuk Pengungsi (UNHCR). Protection of Refugees/Asylum Seekers in Indonesia (as A Transit State) in the 1951 Convention of and the 1967 Protocol ABSTRACT: There are around 13,000 refugees and asylum seekers in Indonesia. Indonesia is not a party to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (Refugees Convention) or the 1967 Protocol. Asylum seekers and refugees (and stateless people) here face difficulties staying in the country.Asylum seekers and refugees in Indonesia are not permitted to work and receive no social benefits from the Government of Indonesia. The Government of Indonesia allows them to stay here while they have current registration documents from the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).