Budaya Hukum Dokter Gigi dalam Pelimpahan Wewenang dan Konsekuensi Hukumnya - Endang Sutrisno; Riris Eka Sri Rahayu (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2017)
Keterbatasan jumlah dokter gigi mengharuskan pelimpahan wewenang agar pelayanan kesehatan berjalan dengan baik. Penekanan studi kepada bagaimanakah budaya hukum dokter gigi dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang dan akibat hukumnya, dengan pendekatan penelitian metode socio-legal. Temuan penelitian tidak ada satupun dokter gigi melakukan pelimpahan wewenang kepada perawat gigi secara tertulis sesuai kewenangan dan kompetensi perawat gigi sebagai pelaksana tugas berdasarkan UU No. 38/2014 tentang Keperawatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/MEN-KES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Budaya hukum dokter gigi cenderung mengabaikan sehingga tidak ada pemahaman prosedur pelimpahan wewenang yang benar disebabkan pengetahuan hukum dokter gigi sangat terbatas sehingga sulit untuk menuntut kesadaran dan kepatuhan hukum. Konsekuensi yuridis bila pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan Permenkes No. 2052/MENKES/PER/X/2011 penerapan sanksi administratif dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan Surat Izin Praktik. Legal Culture of Dental Doctors in The Authority of The Author and the Consequences of Law Limitations on the number of dentists require delegation of authority to make health services work well. The emphasis of the study on how the dental legal culture in the implementation of the delegation of authority and its legal consequences, with research approach socio-legal method. The findings of the study of none of the dentists delegated authority to dental nurses in writing in accordance with the authority and competence of dental nurses as executors of duties based on Law No. 38/2014 on Nursing, and Regulation of the Minister of Health No. 2052/MENKES/PER/X/2011 on Practice License and Implementation of Medical Practice. The dental legal culture tends to ignore so that there is no understanding of proper delegation procedures due to the limited knowledge of dental law that it is difficult to demand legal awareness and compliance. The juridical consequences when the implementation of the delegation of authority is not carried out in accordance with the Minister of Health Decree no. 2052/MENKES/PER/X/2011 the application of administrative sanctions may include oral warning, written up to the revocation of Practice License.