Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Pengelolaan Hutan Aceh - Taqwaddin Husin (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2016)
ABSTRAK. Dengan dicabutnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang digantikan dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti lagi dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan implikasi pada pergantian PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, yang digantikan oleh PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan kewenangan pemerintahan, khusus untuk Aceh dibentuk satu peraturan pemerintah tersendiri, yaitu PP No. 3/2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh. UU Pemerintahan Aceh diakomodir baik paham pembagian kewenangan maupun paham pembagian urusan. Padahal antara pembagian kewenangan dan pembagian urusan terdapat perbedaan yang mendasar. Government of Aceh Authority in Aceh Forest Management ABSTRACT. With the revocation of Law No. 22/1999 on Local Government, which was replaced by Law No. 32/2004 on Local Government, was then replaced by Law No. 23/2014 on Local Government, implications at the turn of the PP 25/2000 regarding Government Authority and Provincial Government Authority as Autonomous Region, which was replaced by Regulation No. 38/2007 on the Division of Government Affairs between the Government, Provincial Government, and the Government of Regency/City. In connection with governmental authority, especially for Aceh set up a separate government regulation, namely PP 3/2015 of the National Government Authority Characteristically in Aceh. The Law on Government of Aceh accommodated better understand the distribution of authority nor understand affairs division. Whereas the distribution of authority and distribution of affairs there is a fundamental difference.