Perlindungan Konsumen Bagi Pasien Selaku Pemanfaat Pelayanan Medis - Cut Mayang Widya Nuryaasiinta (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2019)
Artikel ini ingin menjawab bentuk perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen pemanfaat pelayanan medis dan tanggung jawab rumah sakit dan dokter selaku pihak pelayanan medis. Dalam pelayanan kesehatan, tidak jarang mengakibatkan malpraktik akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dalam Putusan No.287/PDT.G/BTH/2011/PN.JKT.PST terdapat 5 (lima) hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 butir (a), (c), (d), (e), (g), dan (h). Mengenai tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen sebesar Rp 1.776.010.000,00 dan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Konsumen hanya mengenal ganti kerugian materiil saja. Consumer Protection for Patients as the Utilization of Medical Services In health services, it often results in malpractice due to negligence by health workers who work not in accordance with professional standards. So that raises the question of how the form of legal protection for patients as consumers of medical services and the responsibilities of hospitals and doctors as medical services. The method used is normative juridical legal research, the approach used is a legal  (statute approach) and a case study approach.  In Decision No.287 / PDT.G / BTH / 2011 / PN.JKT.PST, there are 5 (five) consumer rights which are ignored by business actors according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely Article 4 point (a), (c), (d), (e), (g), and (h). Regarding the responsibility given by business actors to consumers in the amount of Rp. 1,776,010,000.00 and in Article 19 paragraph (2) of the Consumer Protection law only recognizes material compensation.