Pendidikan Dayah Setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh - Mukhlisuddin Ilyas (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2016)
ABSTRAK. Pendidikan belum mendapat porsi istimewa dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Beda dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang memberi posisi istimewa untuk pendidikan. Keberadaan pendidikan dayah sendiri sebagai landasan yuridis, masih perlu dikritisi. Sejumlah hal yang harus diperhatikan antara lain mengenai klasifikasi dayah, yang mencerminkan intervensi pendidikan dayah oleh pemerintah. Selain itu, registrasi dayah akan berimplikasi kepada ketergantungan dayah kepada pemerintah secara berlebihan, karena hal itu dilakukan terkait dengan anggaran. Sejumlah kendala pendidikan dayah antara lain kendala dalam penyusunan kurikulum, manajemen, ekonomi, dan kendala regenerasi. Dayah Education After the Law on Government of Aceh ABSTRACT. Education has not received a special portion in the Law on the Government of Aceh. Differences with the Law on the Implementation of Privileged Aceh which gives a privileged position to education. The existence of education dayah itself as a juridical basis, still to be scrutinized. Some things to consider include the classification dayah, reflecting the Islamic boarding school education intervention by the government. In addition, registration will dayah dayah implies dependence on government excess, since it is done related to the budget. A number of constraints include constraints dayah education curriculum development, management, economics, and constraints regeneration.