Analisis United Nation Convention Against Corruption 2003 - Prasetyo, Muhammad Bagus; Hamid, Nabil Ikhbar; Asshidieqi, Muhammad Farhan; Fadillah, Siti Sholikhatul (JURNAL ANTI KORUPSI, 2023)
Pemberantasan kasus korupsi bukan hanya menjadi persoalan terhadap satu negara saja, namun juga menjadi persoalan bagi kalangan masyarakat internasional. Kasus korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam konvensi internasional, yaitu The United Nations Convention Against Corruption 2003 sejak tanggal 31 Oktober 2003, telah dilakukan ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan The United Nations Convention Against Corruption 2003. Pemberantasan kasus korupsi tidak hanya cukup dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kurungan badan, akan tetapi harus juga disertai dengan pemotongan pada hasil korupsi. Korupsi menjadi perhatian bagi masyarakat internasional, yakni menjadi tanda bahwa korupsi memiliki suatu dimensi global tersendiri juga dapat mengancam pada berbagai macam sendi utamanya pada sendi perekonomian dan kegiatan perdagangan internasional ataupun nasional. Hingga saat ini, korupsi menjadi sumber kejahatan asal yang bertujuan untuk membiayai kejahatan lainnya seperti pencucian uang. Pemberantasan korupsi yang didasarkan pada regulasi nasional saja akan mengalami pelbagai hambatan, sehingga perlu optimalisasi terhadap implementasi tujuan ratifikasi pada penerapan hukum pada kasus korupsi. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji asas manfaat dari konsep pengembalian aset pada The United Nations Convention Against Corruption 2003 sebagaimana telah diratifikasi oleh Bangsa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji yaitu penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kasus korupsi berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan melukai rasa keadilan pada masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pemulihan aset dinilai sebagai model baru dalam menangani permasalahan kejahatan korupsi dengan tujuan untuk mengembalikan aset negara serta adanya pemulihan ekonomi.