Konstruksi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Berbasis Inclusive Citizenship Untuk Memenuhi Hak Politik dan Memberdayakan Difabel - Agil Nanggala; Karim Suryadi (Didaktika: Jurnal Kependidikan, 2024)
Konstruksi pembelajaran PKn pada perguruan tinggi berbasiskan inclusive citizenship untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, adalah paradigma baru, inovasi, dan aksi integratif, dalam mengatasi diskriminasi difabel yang kompleks, karena kajian PKn begitu holistik serta relevan untuk civic equality difabel, melalui pemenuhan hak politik dan pemberdayaannya, terlebih prinsip inclusive citizenship adalah spirit inklusivitas dan kesetaraan pada praktik kewarganegaraan, dan untuk penguatan civic competence milik mahasiswa. Riset ini berbasis pendekatan kualitatif, dengan metode studi literatur, analisis data, yaitu, reduksi, display, dan verifikasi. Hasil riset yaitu: 1) PKn selaku civic education, adalah wahana strategis untuk memberikan pemahaman holistik, elaboratif, valid, dan konstruktif, mengenai keunggulan dan jaminan hukum difabel, termasuk memberi pemahaman utuh, atas visi, konsep, model, juga praktik PKn pada perguruan tinggi, yang relevan dan kapabel mengatasi stereotip ableisme yang diskriminatif dan menjadi upaya akademik pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel. 2) PKn selaku citizenship education, adalah wahana strategis pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, selaku praktik PKn langsung dimasyarakat, dengan melibatkan mahasiswa dan menjadikan difabel selaku subjek pembelajaran, sehingga mencerminkan civic philantrophy, civic virtue, civic movement, civic empowerment, civic engagement, serta service learning, maka menjadi aksi nyata, integratif, dan kolaboratif mewujudkan civic equality difabel dan civic competence mahasiswa. Kesimpulan, yaitu, realisasi konstruksi pembelajaran PKn di perguruan tinggi inclusive citizenship untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, selaku novelty riset, yaitu, 1) literature review dan identifikasi masalah difabel, 2) pembagian deskripsi kerja, 3 validasi dosen pengampu, 4) penjajakan kolaborasi, 5) realisasi citizenship education, 6) evaluasi juga tindak lanjut, serta 7) civic campaign.