KONFLIK AGAMA DAN PENYELESAIAANNYA: Kasus Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat - Muhamad Zuldin (MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 2013)
Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab konflik antara Islam mainstream dengan Ahmadiyah, resolusi konfliknya, peran SKB Tiga Menteri tahun 2008 dan Pergub tahun 2011 sebagai media resolusi konflik, dan respons terhadap SKB dan Pergub. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab konflik bermula dari aspek teologis, kemudian berkembang menjadi aspek politik, ekonomi, sosial, ketidaktegasan pemerintah, Ahmadiyah eklusif dalam beribadah, dan pengaruh pemberitaan media massa. Resolusi konflik berupa non litigasi dilakukan melalui mediasi yang melibatkan aparat pemerintah, tokoh masyarakat, kepolisian, dan litigasi melalui proses peradilan. Ahmadiyah menganggap SKB dan Pergub tidak bisa berperan sebagai media resolusi konflik agama sehingga mereka menolak serta berusaha membatalkannya secara hukum. Sebaliknya, Islam mainstream menerima namun tetap menginginkan keluarnya Keppres atau Undang-Undang untuk mem- bubarkan Ahmadiyah.  Abstract: Religious Conflict and Its Resolution: A Sutdy of Ahmadiyah in Tasikmalaya, Weste Java. This writing is aimed at analyzing factors that underly conflicts between mainstream Islam and Ahmadiya, its resolution, the role of SKB Tiga Menteri of 2008 and Pergub 2011 as a media of conflict resolution, as well as the responese to the two statutes. The findings of this study reveal that the religious conflicts stem from  theological aspects that extend to political, socio-economic, govern- ment’s inambiguity in implementing the regulation, Ahmadiya’s exclusiveness in their religious duties and the influence of media. Conflict resolution in non-litigation is carried out through mediation that involving the goverment’s apparatus and  the police, and  litigation  via judicial process. Ahmadiya argues  that SKB and Pergub are incapable of playing any role in resolving religious conflict and thus reject and try to revoke them judicially. Mainstream Islam, however, argues to the opposite and insists in  issuance of President Act  or statute to disperse Ahmadiya organization.Kata Kunci: konflik agama, Ahmadiyah, SKB, Pergub, Tasikmalaya