PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PERKARA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) TANPA JAMINAN HAK TANGGUNGAN - Vira Aprilia (JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, 2024)
Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap keluarga untuk berteduh, beristirahat, hingga melindungi keluarga dari cuaca luar. Banyaknya permintaan rumah, banyak developer membangun perumahan dengan metode pembelian cash dan kredit. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sangat diminati oleh masyarakat untuk memperoleh rumah dengan cara cepat. Problematika yang umum ditemui dalam pembelian rumah adalah belum adanya sertifikat hak atas tanah (masih proses pecah atau split) untuk dijaminkan ke bank guna perolehan fasilitas KPR. Dasar umum yang digunakan bank untuk tetap memberikan fasilitas KPR meskipun belum adanya sertifikat tanah yang dibebani hak tanggungan adalah covernote notaris, PPJB, dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara bank dan developer. Hal ini menjadi masalah, ketika debitur melakukan wanprestasi, sehingga hal ini sangat besar risikonya merugikan kreditur yaitu bank. Penelitian yuridis normatif sebagai jenis penelitian yang dipakai untuk menganalisa permasalahan yang dibahas oleh penulis dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil dari penelitianiini menerangkan bahwa bank tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung kepada rumah debitur yang telah melakukan wansprestasi, karena bank dalam hal ini tidak berkedudukan sebagai kreditur preferen. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh kreditur yaitu membuat perjanjian buyback guarantee dan pembuatan akta subrogasi antara bank dan developer, sehingga kedudukan nasabah yang wanprestasi dapat diganti oleh developer untuk melanjutkan prestasinya dalam membayar kredit kepada bank.