IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP AT-TA’ĀWUN DALAM PEMBERIAN PINJAMAN UANG BAGI BUKAN ANGGOTA KOPERASI - Alfianing Fadhila; Faishal Agil Al Munawar (Journal of Islamic Business Law, 2022)
Koperasi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan badan usaha yang didirikan oleh badan hukum koperasi atau orang perseorangan dengan landasan kegiatan atas dasar prinsip koperasi dan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Peraturan yang menegaskan tentang asas kekeluargaan terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun artikel ini dilatar belakangi dengan permasalahan dibidang perekonomian yang terjadi pada Koperasi Arta Jaya sebagai objek dari penelitian yaitu ditemukan adanya masyarakat sekitar Desa Jarum yang bukan tergolong anggota Koperasi melakukan pengajuan peminjaman uang atas dasar desakan kebutuhan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip kekeluargaan dan juga prinsip at-ta’āwun (tolong-menolong) pada pemberian pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Arta Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang bertempat di Koperasi Arta Jaya dengan pendekatan penelitian socio-legal dan menggunakan metode pengumpulan data yang didapati dari hasil obsevasi, wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data primer. Berdasarkan hasil penelitian pada artikel ini didapati jika pemberian pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Arta Jaya kepada non-anggota telah memenuhi asas kekeluargaan dan juga prinsip at-ta’āwun demi tercapainya kemaslahatan bersama sebagaimana pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jika pelayanan koperasi tidak hanya dapat dilakukan oleh anggota saja tetapi masyarakat yang bukan termasuk anggota.