PENINGKATAN EFESIENSI TERHADAP PENETAPAN PEMUNGUTAN PAJAK BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN: PENINGKATAN EFESIENSI TERHADAP PENETAPAN PEMUNGUTAN PAJAK BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN - Tan, Silviana; Farhani, Nahdliya; Fikri, Muhammad Adymas Hikal (Jurnal BATAVIA, 2024)
Abstrak Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sebelumnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau UU PDRD, dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Sedangkan Nilai Perolehan Objek Pajak untuk jual beli adalah harga transaksi. Nilai tersebut yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi penetapan pemungutan pajak dan pelaksanaan penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak dan pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Data diperoleh dari teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatkan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan instansi terkait. Meningkatkan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan instansi terkait seperti Kantor Pertanahan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mempercepat proses pendataan objek pajak dan subjek pajak. Pelaksanaan penetapan nilai perolehan objek pajak dan pemungutan BPHTB di daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Kata Kunci: Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan; Perolehan Pajak; Badan Pendapatan Daerah Abstract The land force and land-up tax (BPHTB) tax is one of the types of local taxes imposed on the acquisition of land rights and / or buildings. Previously, BPHTB was collected by the central government, but with the Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Levies. As regulated in Article 87 of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Registration of Regional or PDRD Law, the basis of the imposition of land acquisition for land and building is the value of the tax object. While the value of the acquisition of the tax object to sell the purchase is the price of the transaction. The value is used as the basis of tax calculations. The purpose of this study is to know the efficiency of the determination of tax duties and implementation of the determination of the value of the object of tax and collecting of BPHTB as a local tax. The research method used is empirical legal research by using case approaches. Data obtained from data collection techniques. The result of this study is to improve coordination between regional revenue agencies with related agencies. Increasing coordination between regional revenue agencies with related agencies such as land offices and financial management and regional agencies to accelerate the process of data objections and tax subjects. The implementation of the determination of the value of the tax and bulbs in the region is conducted by the Regional Revenue Agency. Keywords: Tax Acquisition; Regional Revenue Agency