Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelaporan Palsu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - Nurul Hasanah (KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum adanya pelaporan palsu, adanya kekerasan didalam rumah tangga juga bagaimana implementasi penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pelaporan palsu. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana pelaporan palsu apabila orang tersebut pasti melakukan juga telah memenuhi bagian dari tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 220 KUHP yang berisi "Barang siapa telah menginformasikan ataupun mengemukakan sudah diperbuat adanya perbuatan pidana akan tetapi hal tersebut tidak betul adanya maka orang tersebut dapat dikenakan hukum pidana penjara dengan waktu paling panjang satu tahun empat bulan”. Bagian yang termasuk unsurnya: Meginformaiskan ataupun mengemukakan, adanya suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan, padahal orang tersebut mengetahui, perbuatan pidana tidak terlaksana. Terkait adanya kasus ini kepolisian memeriksa dengan melakukan penyelidikian memeriksa 9 orang saksi akan tetapi sampai sekarang kasus ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku sehingga ini sangat merugikan banyak pihak dan dirasa tidak adil, sesorang yang sudah berbuat perbuatan pidana adanya peloporan palsu kekerasan didalam rumah tangga yang di videokan dan diposting di perlihatkan pada masyarakat umum, ini tidak menghargai instansi kepolisian akan tetapi pelaku tidak dijatuhkan sanksi sehingga kasus ini banyak dianggap oleh masyarakat tidak adil.