TRANSAKSI KEUANGAN NON TUNAI DI UPTD PENGEMBANGAN MUTU DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO - Warsidi; Satunggale Kurniawan (ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora, 2024)
Berdasarkan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah pusan dan daerah ada kegiatan-kegiatan yang diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelengaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Kota Probolinggo telah beberapa kali melakukan sosialisasi dalam rangka percepatan transaksi keuangan non tunai di Lingkungan Pemerintah Probolinggo dengan memanfaatkan kecangihan teknologi seperti perangkat gawai dan e bangking. Sosialisasi tersebut dilakukan agar penerapan transaksi keuangan non tunai berjalan dengan baik, aman dan mudah penerapannya baik dipemerintah serta di masyarakat sebagai penerima layanan. Pada UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan mulai diterapkan transaksi non tunai untuk pembayaran retribusi dan sewa, yaitu menggunakan Virtual Acaunt dan Q iris. Inovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan trasaksi non tunai dapat mendukung kinerja dan trasparansi keuangan..