REPRESENTASI ENKODING FENOMENA SURVEILENCE DAN MEDIA ONLINE (Analisis isi Isu Lokal dan Isu Potensi Lokal dalam Websites www.jambiekspress.co.id dan www.bangkapos.com.) - Bambang Mudjiyanto (Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 2015)
Representation of encoding -related online media surveilence- has a difference. This shows the relevance to the media agenda theory, especially in the context of the media agenda. Regarding to this assumption, the online media is percepted differently by the two online media organizations. Regarding the differences in the importance of an issue for media organizations, this indicates that the system of government in Indonesia at this time, the interpretation of the various problems that can last so arbitrary from various parties, including online media organizations. This condition occurs and justifies Abdullah's assumption that in the era of democracy in Indonesia, hegemonic interpretation (monosemy) of rulers does not exist anymore and turned into an interpretation of polysemy. The dominance of the polysemy principle in the encoding media phenomenon related to the functions surveilence implementation and particularly concerning local issues and economic potential, seems to indicate a loss for the local government because the local government get a less support from the press in the development/revenue improvement. To maximize the function of local media surveilence, local government need to make approaches in building the local press awareness for the sake of public interest related to local issues.Key words: Representation; Encoding; Surveilence; Online mediaABSTRAKRepresentasi enkoding media online terkait pemeranan fungsi surveilence, dengan mana cenderung menunjukkan perbedaan yang relatif sifatnya, kiranya itu memperlihatkan ada relevansinya dengan media agenda theory, khususnya dalam konteks media agenda. Dalam kaitan asumsi ini, kedua media online dalam proses enkoding ternyata cenderung dipersepsi secara berbeda oleh kedua organisasi media online. Mengenai perbedaan arti pentingnya suatu isu bagi organisasi media, itu juga dapat mengindikasikan bahwa dalam era sistem pemerintahan di Indonesia saat ini, penafsiran terhadap berbagai masalah itu dapat berlangsung “begitu cair” dari berbagai pihak, termasuk tentunya di pihak organisasi media online dalam penelitian ini. Kondisi ini dimungkinkan terjadi dan sekaligus membenarkan asumsi Abdullah bahwa dalam era demokrasi di Indonesia saat  ini hegemoni interpretasi (monosemy) penguasa tiada lagi dan berganti menjadi interpretasi bersifat polysemy. Dominannya prinsip polysemy dalam fenomena enkoding media terkait pelaksanaan fungsi surveilence dan khususnya menyangkut isu-isu lokal dan potensi ekonomi lokal, tampaknya itu mengindikasikan kerugian bagi pemerintah lokal karena dengan begitu pemerintah daerah setempat jadi kurang dapat dukungan dari pihak pers dalam rangka pengembangann daerah  di bidang pendapatan. Untuk memaksimalkan fungsi surveilence media lokal, kiranya pemerintah setempat perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang dapat menyadarkan pers lokal akan kepentingan bersama terkait pemediasian isu lokal.Kata-kata kunci : Representasi; Enkoding ; Surveilence; Media Online