TATA KELOLA PERENCANAAN ARSITEKTUR INFORMASI (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Bitung) - Bahrawi As'ad (Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, 2014)
Implementasi good governance pada penyelenggaraan pemerintah akan menjamin transparansi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaran pemerintah itu sendiri. Di sisi lain intensitas penggunaan TIK terus meningkat, peningkatan tersebut semestinya diiringi juga dengan peningkatan kinerja pemerintah, salah satu komponen yang cukup penting adalah pengelolaan informasi. Alur serta pemanfaatan informasi yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang cukup signifikan terhadap organisasi, hal tersebut membutuhkan pengelolaan perencanaan arsitektur informasi. Tata kelola untuk perencanaan arsitektur informasi adalah merupakan bagian kecil dari skop yang lebih besar mengenai tata kelola TIK. Indonesia telah memiliki panduan tata kelola TIK yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kominfo No.41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional. Panduan tersebut memuat hal-hal mengenai proses perencanaan arsitektur informasi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitaf, instrumen yang diadaptasi dari Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional serta teknik analisis data yang diadopsi dari Cobit Maturity Level, penelitian ini mencoba mengeksplorasi panduan tersebut untuk kemudian digunakan sebagai tools evaluasi tata kelola perencanaan arsitektur informasi terhadap salah satu instansi pemerintah. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kota Bitung dari sisi tata kelola perencanaan arsitektur informasi masih berada pada level rendah yaitu level 1 dengan nilai tingkat kematangan sebesar 0.73.Kata kunci : tata kelola TIK, arsitektur informasi.