Evaluasi Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (POSYANTEKDES) - Abadi, Ragil; Januwarso, Arief; Taufiq, Ahmad; Suprastiyo, Ahmad (JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara), 2024)
Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukansejauh mana kebijakan dijalankan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran Peraturan Menteri Desa PDTT No.23 Tahun 2017 Tentang Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa di Kabupaten Blora. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari William Dunn tentang indikator evaluasi kebijakan yaitu : 1) Efektivitas; 2) Efisiensi; 3) Kecukupan; 4) Pemerataan; 5) Responsivitas; 6) Ketepatan.Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasli penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam Program Posyantekdes dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Blora sudah berjalan, namun belum secara optimal. Sebagian besar Posyantekdes yang ada belum aktif menjalakan kegiatan yang ada, yang mana masih didasari oleh kegiatan mengabdi. Peneliti menemukan data dari 10 kecamatan yang telah dibentuk Posyantekdes pada tahun 2021 baru 13 desa yang telah mendapatkan pendanaan, yang mana dari 13 desa tersebut baru beberapa desa yang aktif dan telah berproduksi serta telah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar.