ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LANJUT USIA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA - Ariesty, Lucy (Jurnal Hukum Ius Publicum, 2023)
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Adapun spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, yang menjelaskan masing-masing regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap lansia antara Indonesia dan Australia. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapatkan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Adapun data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitaif. Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban lanjut usia di Indonesia tidak diatur secara spesifik dan baru mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih umum seperti KUHP, namun KUHP belum secara jelas menetapkan ketentuan-ketentuan yang spesifik atau jaminan langsung terhadap perlindungan hukum bagi korban, misalnya. Ketika melakukan suatu kejahatan, kita harus memperhitungkan dampak kejahatan tersebut terhadap korban atau keluarganya. KUHP juga tidak mengatur bentuk ganti kerugian (kompensasi) pidana yang benar-benar menguntungkan korban dan/atau keluarganya. Sedangkan di Australia telah mengatur mengenai tindak pidana terhadap lansia sebagai korban, yang mana diatur dalam the Crimes Act 1900, yang secara jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan terhadap lansia atau usia 60 tahun keatas dikategorikan sebagai pelanggaran berat, yang kemudian diatur kembali Intervention Order Act, Carer’s Act, the Domestic and Family Violence Protection Act 2012 (Old), The South Australian Intervention Orders Act, Criminal Law Consolidation Act 1935, regulation older People’ Financial Arrangements (n 169). Serta membentuk teknis pelaksanaan pelayanan pada lansia yang telah menjadi korban secara rahasia sebagaimana diatur dalam the Officer for the Aging (adult Saferguarding) amandement Bill 2018.