Paradoks Demokrasi Dalam Pengisian Jabatan Presiden Secara Langsung Pasca Reformasi - Erham*, Erham; Wutsqah, Urwatul (JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 2023)
Paradoks demokrasi semakin mengkhawatirkan menyisakan sebuah persoalan masalahnya, apakah pemilu demokratis akan melahirkan pemerintahan yang demokratis juga. Rupanya, publik kini sedikit banyak meragukan soal logika turunan demokratisasi pemilu melahirkan demokratisasi kekuasaan beriku pemilu hari ini dibayang-bayangi oleh kartel politik, yang akan mengancam demokrasi Indonesia. khusus mengenai demokrasi indonesia dalam soal demokrasi langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden benarkah kedaulatan rakyat sudah terwujud dalam kehidupan politik., ekses negatif dari pelaksanaan demokrasi langsung (direct democracy) dalam arti pengisian jabatan presiden dan wakil presiden oleh rakyat penuh karut marut dan kegaduhan hal ini hampir dapat dipastikan sebagian besar kalangan yakni rakyat Indonesia belum dewasa atau dalam arti kata belum ada kematangan guna memahami demokrasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi yang eksis sekarang ini adalah demokrasi yang diadopsi dari Negeri barat yang ternyata tidak sesuai dengan kekhasan dan karakteristik bangsa Indonesia perihal pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan mengunakan tiga model pendekatan yaitu, Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), Kedua, pendekatan sejarah (historis approach), dan ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu mendekati permasahan dari sudut konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa Hasil penelitian menunjunkkan bahwa demokrasi di indonesisa sejatinya menganut konsep demokrasi perwakilan dalam pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sila keempat, pancasila yanki asas permusyawaratan/perwakilan.. Sila keempat dari Pancasila sangat erat kaitannya demokrasi yang sesuai dengan karakteristik keindonesia. Konsepsi permusyawaratan perwakilan dalam Pancasila sesuai dengan semangat penyusunan konstitusi yakni berlandaskan sistematik negara kekeluargaan.