Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Di Kota Gorontalo (Jurnal Restorative Justice, 2023)
Hak pilih merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan disempurnakan dengan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pemilihan Umum 2019 terdapat 437 data pemilih disabilitas, terdiri dari 239 laki-laki dan 198 perempuan. Kemudian yang menggunakan hak pilih disabilitas sebanyak 349 orang, terdiri dari 168 laki-laki dan 181 perempuan. Namun masih terdapat 88 pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih pada Pemilhan Umum tahun 2019. Sehingga tidak terpenuhinya hak konstitusional penyandang disabilitas dapat menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya perolehan suara secara menyeluruh dalam pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Gorontalo. Adapun tujuan penelitian yakni mengkaji upaya Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas di Kota Gorontalo. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memastikan pemilih disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih disabilitas guna memberikan hak pilih disertai dengan pendidikan politik oleh relawan demokrasi.