ASPEK-ASPEK PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA - Munawarah, Munawarah (Al Iidara Balad, 2020)
Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara diketahui bahwa Jumlah Transfer dari Pemerintah Pusat jauh lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dimana realisasi dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 sebesar Rp 104.746.341.649. sedangkan transfer dari Pemerintah Pusat yang terealisasi adalah Rp 799.129.266.905, peruntukan APBD kabupaten Hulu Sungai Utara dibagi menjadi 60% belanja pegawai dan 40% untuk pembagunan. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah, dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah Sumber Pendapatan Daerah baik, karena terjadi peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tiga tahun terakhir, dimana realisasi pendapatan bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. pengelolaan keuangan daerah baik, karena melibatkan beberpa lembaga yang terhubung kepada BP2RD, apalagi di tambah dengan adanya kerjasama dengan bank kalsel, administrasi pemungutan bergam pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, ada dari pajak, serta retribusi, dari pelayanan sampai kepada tempat wisata, hanya saja keragaman ini juga dengan metode yang bermacam-macam, khusus untuk administrasi pajak diketahui terkadang begitu banyak prosedur sehingga pengguna jasa menjadi tidak efektif, untuk tempat wisata memang terkadang pintu masuk jaga petugas tidak terlalu terlihat terutama pada waktu sore hari sehingga ini berdampak kepada pemasukan kas daerah, serta masih adanya penyerahan kepada pihak kedua terutama yang berhubungan dengan parkir sehingga pemasukan kas daerah menjadi tidak maksimal. Komunikasi jalannya Peraturan Daerah yang berhubungan dengan retribusi dengan pihak pengelola yang melibatkan pihak kedua agar kesepakatan pemasukan pembayaran bagi hasil dipatok setoran sebesar Rp 30.000.000 ke Pemerintah Daerah setiap bulan bisa di tambah dan lebih menguntungkan kepada Pemerintah Daerah, karena kesepakatan ini belum berubah dari Tahun 2011 sampai sekarang