KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA - Afriaji, Muhammad; Rahmayanti, Anita (Al Iidara Balad, 2023)
UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal tersebut menunjukkan seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali, sehingga pemerintah harus mampu mengelola dan menyelenggarakan pendidikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan dan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta faktor-faktor yang menghambat kinerja tersebut dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik deskriptif. Data menggunakan data primer dan data sekunder. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Menganalisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Model kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja menurut Agus Dwiyanto yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya adanya pengelolaan dana BOS dan penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) disetiap sekolah sebagai upaya dalam mencegah anak putus sekolah, selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat menyelenggarakan Pendidikan untuk anak yang sudah terlanjur putus sekolah. Faktor yang menjadi penghambat kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya kurangnya tenaga kerja yang mumpuni dalam mengatasi dan mencegah anak putus sekolah, ditambah penyelenggaraan program pencegahan anak putus sekolah yang belum tepat sasaran.