IMPLEMENTASI HUKUM PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL (STUDI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS) - Azmi Rafisyah Nurdin; Nayla Alawiya; Nurani Ajeng Tri Utami (Soedirman Law Review, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum pengawasan terhadappraktik pelayanan kesehatan tradisional dan faktor-faktor yang cenderung berpengaruhdalam implementasi hukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisionaldi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisempiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan analisis yuridis sosiologis sertaspesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan KabupatenBanyumas. Penentuan informan penelitian ini menggunakan purposive sampling dansnowball sampling. Jenis sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Pengolahandata menggunakan metode reduksi data, display data dan kategorisasi data, kemudiandisajikan dalam bentuk teks naratif dan matrik data kualitatif serta dianalisis dengan modelanalisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasihukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisional di Dinas KesehatanKabupaten Banyumas belum terimplementasi sepenuhnya dengan baik. Hal ini dibuktikandengan 3 (tiga) parameter meliputi : baiknya implementasi pengawasan keamanan pelayanankesehatan tradisional, belum optimalnya implementasi pengawasan legalitas pelayanankesehatan tradisional, dan baiknya implementasi pengawasan laporan pelayanan kesehatantradsional kepada Dinas Kesehatan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasihukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisional di Dinas KesehatanKabupaten Banyumas meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungberupa adanya peraturan perundang-undangan; tersedianya tenaga pengawas; adanya OPD(Organisasi Perangkat Daerah) yang mengakomodir pelayanan perizinan pengawasan danmenjalin hubungan dengan asosiasi yang terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional;tersedianya sarana dan prasarana; terdapat kepercayaan yang baik dari masyarakat terhadappengembangan asuhan mandiri tanaman obat keluarga; kedisiplinan Dinas Kesehatan dalammengecek laporan pelayanan kesehatan tradisional. Faktor penghambat berupa tidak adanyaSOP atau prosedur yang baku untuk mengatur apabila menemukan penyimpangan dantindakan hukum atau sanksi yang belum begitu tegas; tidak pahamnya programmer diPuskesmas terhadap peraturan yang berlaku; belum terlaksananya sosialisasi lintas sektorat;belum semua Penyehat Tradisional tersosialisasi dengan adanya STPT (Surat TerdaftarPenyehat Tradisional); kurangnya anggaran Puskesmas untuk mendukung peningkatanprogram pelayanan kesehatan; pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan untukmenyesuaikan fasilitas; adanya kendala Penyehat Tradisional dalam mengurus perizinan;banyaknya pelayanan kesehatan tradisional yang belum terdaftar; banyaknya layanankesehatan tradisional yang melanggar peraturan perundang-undangan; rendahnyakedisplinan pelayanan kesehatan tradisional dalam mengurus pendaftaran.Kata Kunci : Implementasi Hukum; Pelayanan Kesehatan Tradisional; Pengawasan.