Tantangan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia - Nanik Pujiastuti; Sumarni Sumarni (PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan, 2023)
Reformasi Birokrasi terjadi karena perubahan dan modernisasi birokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan perilaku birokrat/aspek prilaku atau kinerja), meningkatkan efektivitas organisasi (aspek program), sehingga dapat diciptakan birokrasi yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Birokrasi adalah lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakan organisasi. Karena birokrasi ditata secara formal untuk melakukan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi sebagai tatanan sebuah organisasi yang di dalamnya memiliki struktur, pembagian tugas, serta hirarki. Dimana birokrasi tersebut dijalankan oleh orang banyak dengan aturan-aturan yang jelas, prosedur yang tetap, serta dipimpin seseorang dengan kewenangan yang melekat dalam memberikan perintah untuk dijalankan bawahannya semata bagi kepentingan masyarakat Di era reformasi ini, birokrasi di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Perilaku birokrasi pada masa reformasi mirip dengan masa Orde Baru. Meskipun pemerintah pusat banyak mengeluarkan kebijakan mengenai reformasi birokrasi, namun perilaku birokrasi tidak banyak berubah. Birokrasi di Indonesia masih bersifat patrimonialisme. Untuk melakukan reformasi birokrasi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.