PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) - Sinaga, Debora; Lidya, Ivana (Padjadjaran Law Review, 2024)
Salah satu dari pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kemunculan berbagai modus dan cara melakukan kejahatan seperti perbuatan revenge porn. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa hukum tertulis yang relevan, teori hukum yang berlaku juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus. Kasus yang diangkat di dalam penelitian ini adalah kasus revenge porn oleh Alwi Husein Maolana, dimana ia menyebarkan video yang melanggar kesusilaan tanpa adanya persetujuan dari korban. Pertanggungjawaban pelaku tentu dibutuhkan demi memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Begitupun perlindungan korban harus diberikan mengingat dampak kejahatan yang menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateril seperti beban emosional dan rasa malu. Meskipun Alwi Husein Maolana terbukti bersalah karena sengaja dan bertahap mendistribusikan materi yang melanggar kesusilaan melalui media sosial sebagaimana dilandaskan pada Pasal 27 ayat 1 UU ITE, tetapi UU ITE dirasa belum mampu memberikan perlindungan yang sepantasnya bagi korban karena kurangnya sanksi yang dibebankan kepada pihak penyelenggara sistem elektronik menolak permintaan korban untuk menghapus (take down) konten tersebut. Sehingga dibutuhkan perlindungan yang dapat memulihkan kerugian materi maupun immaterial.