Eksistensi Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan - Kawu, Zulqisthi Hasbi; Razak, Askari; Arifin, Muhammad Ya'rif (Journal of Lex Philosophy (JLP), 2023)
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar Kelas I.A. juga Untuk mengetahui. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I.A. Hasil penelitian Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan persidangan secara elektronik dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Makassar adalah sudah berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja pencari keadilan yang melakukan pendaftaran secara elektronik, umumnya masih mendominasi Advokat sebagai pengguna terdaftar. Dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Makassar adalah Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif karena 5 faktor untuk mengukur sebuah efektivitas hukum tidak terpenuhi. The research objective is to analyze the holding of electronic conferences at the Makassar Religious Court Class I.A. also To find out. This research uses empirical legal methods. The research location was carried out at the Makassar Religious Court Class I.A. The research results of holding electronic conferences at the Makassar Religious Court based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Administration and electronic conferences in realizing the principles of fast, simple and low-cost justice at the Makassar Religious Court are running as they should, only the search for justice Those who register electronically generally still dominate Advocates as registered users. The factors that influence the holding of electronic trials at the Makassar Religious Court are that electronic trials at the Makassar Religious Court are not effective because 5 factors to measure legal effectiveness are not met.