KEBIJAKAN INPASSING DAN PENINGKATAN KUANTITAS PUSTAKAWAN PROFESIONAL DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI - Rasdanelis Rasdanelis (Maktabatuna, 2021)
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang  Standar  Nasional  Perpustakaan,  menyebutkan  bahwa  perpustakaan  perguruan  tinggi minimal memiliki tenaga perpustakaan mencakup: kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga teknis dan  tenaga  administrasi.  Ketersediaan  sumberdaya  pengelola  tersebut,  terutama  pustakwan  akan sangat berpengaruh pada pencapaian standar nasional perpustakaan dan secara langsung berimbas pada  akreditasi  perpustakaan.  Keterbatasan  kuantitas  pustakawan,  telah  menjadi  keluhan  bagi hampir perpustakaan perguruan tinggi. Untuk menjawab keriuhan yang disuarakan perpustakaan tersebut, maka pemerintah telah menerbitkan kebijakan inpassing/ penyesuaian bagi tenaga Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  untuk  diangkat  dalam  jabatan  fungsional,  diantaranya  Jabatan  Fungsional Pustakawan.  Asumsi  penulis,  kebijakan  inpassing  tersebut  akan  berpengaruh  posistif  terhadap kuantitas pustakawan. Berangkat dari asumni ini, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara deskriptif  menggunakan  kajian  literatur  tentang  keberadaan  kebijakan  inpassing  dan  peningkatan kuatitas  pustakawan  profesional  di  perpustakaan  perguruan  tinggi.  Berdasar  analisis  dan  kajian literatur, disimpulkan bahwa kebijakan inpassing berpengaruh posif terhadap peningkatan kuantitas pustakawan  dan  perguruan  tinggi  dimana  pustakawan  tersebut  mengabdi,  dituntut  untuk melakukan  pembinaan  dan  peningkatan  kompetensi  kepustakawannya,  sehingga menjadi pustakawan profesional.