Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional - Ahmad Suganda; Hamdan Firmansyah (Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah, 2022)
Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu pemikiran bahwa negara dalam perkembangan peradaban manusia erat hubungannya dengan agama. Hubungan keduanya mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan pemikiran manusia tentang fungsi negara dalam kehidupan pribadinya dan sekaligus dalam hubungan agama dan negara yang dianutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transformasi hukum islam ke dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research), hal tersebut dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa era reformasi menggariskan konfigurasi sistem politik hukum yang berbasis demokrasi. Sistem tersebut menandaskan perlunya menata hukum yang populis dan responsif, tidak represif dan otoriter. Kebijakan-kebijakan regulasi hukum harus mencerminkan aspirasi warga masyarakat/ negara. Produk hukum yang dicapai harus menjadi kiblat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Substansi hukum dibangun bukan untuk melayani kepentingan elit penguasa, tetapi harus menjadi instrumen dan pedoman dalam menata pembangunan hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Euforia politik pasca reformasi menjadikan iklim yang menimbulkan spirit mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional.