KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDANGANGAN DI KOTA PALU - WIJAYA, WIJAYA (Legal Opinion, 2015)
Topik ini menjadi menarik dilakukan pengkajian setidak-tidaknya karena Beberapa perkembangan hukum sistem penerbitan surat izin usaha pedangangan di Indonesia mengikuti pasang surut perkembangan kebijakan pemerintah pusat mengenai pemerintahan di daerah. Dalam dua dekade pemerintah yaitu pada masa pemerintah orde lama dan orde baru penyelenggaraan pemerintahan bersifat sentralistik. Satuan-satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah sama sekali tidak mandiri dan tidak memiliki keleluasaan mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan demikian, instrumen izin usaha perdagangan sebagai rugulasi pemerintahan yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah diatur sedemikian rupa, sehingga dimonopoli oleh pemerintah pusat. Hampir semua perizinan sektor perdagangan dikuasai oleh pemerintah pusat. Instrumen perizinan usaha perdagangan mestinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tetapi karena dikelolah secara sentralistik akibatnya sektor izin usaha perdagangan kurang memberi konstribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Â  Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan SIUP