Ratio Legis Sistem Peradilan Anak Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Dalam Pemberian Diversi - Bachtiar, Mochamad Anam; Warka, Made; Sjaifurrachman, Sjaifurrachman (Innovative: Journal Of Social Science Research, 2024)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun menyatakan bahwa “Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi”. Namun berdasarkan pada konsep retoratif justice dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum maka hukuan penjara bukanlah jalan yang terbaik bagi anak dan bagi anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak. Dan mengacu pada rumusan kewenangan diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (plichtmatigheids beginsel), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” yakni melakukan diskresi kepolisian. Penelitian ini bersifat yuridis nomatif (legal research) menggunakan dua pendekatan yaitu Statute Approach dan Konseptual Approach yang menghasilkan bahwa Ratio legis dari diversi pada sistem peradilan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana setidaknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa Diversi diimplementasikan berdasarkan landasan restorative justice yang sangat memperhatikan hak-hak anak, untuk meminalisasi stigma, kekerasan, penghinaan, dan memisahkan ikatan social juga akan dapat mengurangi risiko pengulangan (residivis), dan membantu mengintegrasikan pelaku.