Harmonisasi Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja - Taufik, Moh.; Heliany, Ina (Innovative: Journal Of Social Science Research, 2024)
Pengembangan aturan hukum harus mengedepankan prinsip-prinsip hukum. Prinsip supremasi hukum harus dibangun dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, dan tidak boleh diabaikan. Dalam rangka mempercepat implementasi UU Cipta Kerja, Presiden Jokowi menekankan kepada daerah daerah bahwa Peraturan Daerah yang ada diharapkan dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU Cipta Kerja. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Studi Ini adalah Studi Yuridis Normatif . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menyelaraskan peraturan daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaan Hak Cipta dan Hambatan dalam Proses Harmonisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat yuridis menyajikan norma dengan cara deskriptif. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah menerapkan harmonisasi peraturan daerah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun tidak semua, karena terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan harmonisasi regulasi. Berbagai kendala yang ada dapat diatasi dengan melibatkan cabang eksekutif dan legislatif secara aktif serta berkolaborasi dengan akademisi, sehingga harmonisasi hukum dapat berjalan efektif dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.