IMPLEMENTASI PERJANJIAN STUDI LANJUT DI PERGURUAN TINGGI SWASTA - Yuris Tri Naili (J-LEE - Journal of Law, English, and Economics, 2019)
Abstrak Perjanjian studi lanjut dibuat tanpa paksaan, terjadi kesepakan antara Institusi dengan karyawan atau dosen yaitu institusi membiayai studi karyawan atau dosen bersedia untuk mengabdi di institusi tersebut dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan. mengidentifikasi pemenuhan asas itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pelaksanaan perjanjian Studi Lanjut pada Universitas Harapan Bangsa dan mengkaji penyebab tidak terpenuhinya asas itikad baik dan langkah langkah agar perjanjian studi lanjut pada Universitas Harapan Bangsa dapat terpenuhi. Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum mengenai pemberlakukan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian mengungkapkan dalam pra perjanjian studi lanjut terdapat adanya asas itikad baik dari semua pihak, dimana institusi secara detail menjelaskan kewajiban dan hak terhadap karyawan, sedangkan pihak karyawan didamping oleh wali orang tua atau suami dan dengan mengunakan jasa notaris sebagai pihak ketiga; 2) pengabaian perjanjian studi lanjut diperlukan langkah tegas dan nyata dari pihak Institusi terhadap pihak karyawan/dosen yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Studi Lanjut. Beberapa saran antara lain Karyawan/dosen yang terikat dengan perjanjian studi lanjut hendaknya mempunyai itikad baik menjalankan perjanjian studi lanjut tersebut. Itikat baik saja tidak dapat sebagai jaminan perjanjian dapat terlaksana dengan baik, diperlukan sanksi dan penerapan yang tegas agar suatu peraturan dapat terpenuhi, Selain tindakan hukum yang tegas juga diperlukan reward dan kepastian akan kesejahteraan karyawan. Kata kunci: perjanjian studi lanjut, iktikat baik Abstract Study agreements are made without coercion, there is an agreement between the reporting institutions. Identification of the fulfillment especially the good faith principle in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code in the implementation of the Advanced Study at Harapan Bangsa University and examining the causes for the fulfillment of the principle of good faith and steps for the further study agreement at Harapan Bangsa University to be fulfilled. The problem approach method used in this research is juridical empirical, namely a legal research on the enforcement of normative legal provisions in any particular legal event. The results of the study revealed that in the pre-study there were principles of good faith from all parties, executors and rights to employees, while the employees were accompanied by their parents' guardians or husbands and by using the services of a notary as a third party; 2) neglect of the study agreement requires firm and concrete steps from the Institution against employees / lecturers who do not fulfill the obligations for post Study agreement. Some suggestions between employees / lecturers who are tied to post study, then it will do well to carry out the agreement. It is good that it cannot guarantee that the agreement can be carried out properly, it requires sanctions and strict application so that a regulation can be fulfilled, in addition to strict legal action, rewards and assurance of employee welfare are also required. Keywords: further study agreement, good faith,