Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Peraturan Bersama Kepala Desa - Aprilsesa, Tri Dian; Mintarsih, Endah; Damayanti, Alfina (Innovative: Journal Of Social Science Research, 2024)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur tempat pengundangan Peraturan Bersama tentang Kepala Desa. Namun Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa yang merupakan perintah langsung pasal 89 PP No 43 Tahun 2014 dalam pasal 25 ayat (3) menegaskan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hokum mengikat sejak tanggal diundangkan. Eksistensi Peraturan Menteri diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 mempunyai kekuatan hukum mengikat berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (pasal 8 ayat 2). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri sebagai peraturan yang kedudukannya lebih rendah, menerima pendelegasian secara tegas peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi (mendelegasikan).a