PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN BERBASIS HASIL RESKORING DI KABUPATEN TORAJA UTARA - Daud Malamassam (AgroSainT, 2014)
Kabupaten Toraja Utara merupakan kabupaten baru, hasil pemekaran Kabupaten Tana Toraja, pada tahun 2008. Sebagai kabupaten yang baru, pemerintah dan masyarakat di wilayah ini dituntut untuk dapat meningkatkan intensitas, kuantitas dan kualitas layanan bagi warganya, melalui optimalisasi pendayagunaan semua sumberdaya yang dimilikinya. Kabupaten ini perlu memacu pembangunan berbagai fasilitas sosial dan peningkatan aksessibilitas semua bagian wilayah, untuk mengejar ketertinggalannya dari kabupaten lain. Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan untuk itu adalah identifikasi dan inventarisasi secara akurat potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Kabupaten ini tercatat memiliki sumberdaya hutan, yang keseluruhannya merupakan hutan lindung, sehingga tidak dapat diharapkan untuk menghasilkan kayu yang merupakan salah satu kebutuhan vital masyarakat, khususnya untuk kepentingan pembangunan TONGKONAN (rumah adat). Bertolak dari kondisi di atas maka dinilai perlu untuk meneliti kemungkinan mengubah fungsi sebagian dari kawasan hutan lindung yang ada di wilayah ini menjadi hutan produksi, melalui rescoring faktor-faktor yang menjadi dasar dalam penentuan peruntukan / fungsi kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat seluas 6.251 ha kawasan hutan lindung yang dapat mengalami perubahan fungsi. Selain itu terdapat pula seluas 2.134 ha yang memiliki potensi khusus (kandungan mineral). Sebagian dari bagian kawasan yang termaksud terakhir ini berpenutupan semak belukar, sehingga dapat dipertimbangakan untuk terlebih dahulu diolah dan dimanfaatkan bahan mineralnya sebelum melakukan kegiatan pembangunan kembali hutan yang bersangkutan.